Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Panggil Dua Mantan Pejabat Polres Hulu Sungai Tengah

Komisi Pemberantasan Korupsi  KPK Panggil Dua Mantan Pejabat Polres Hulu Sungai Tengah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Kepolisian Hulu Sungai Tengah, AKBP Mugi Sekar Jaya, pada Selasa (9/7). Abdul Latif.

"Orang yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ALA," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (9/7).

Selain Mugi, KPK juga memanggil anggota kepolisian lainnya, Unit Korupsi Kepolisian Hulu Sungai Tengah, untuk periode 2016-2017, Bripka Deny Murwanto. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Abdul Latif. Anti-komisi belum menjelaskan hubungan antara kedua polisi dalam kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Panggil Dua Mantan Pejabat Polres Hulu Sungai Tengah

KPK sendiri telah menyita 12 kendaraan terkait kasus pencucian uang ini. Sejumlah kendaraan diduga milik Abdul Latif. Secara rinci, kendaraan itu terdiri dari lima mobil dan tujuh truk Molen.

Abdul Latif adalah tersangka penerima gratifikasi dan TPPU. Pendapatan tersebut diperoleh dari sejumlah pihak dalam bentuk proyek biaya dalam Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk masa jabatannya sebagai Bupati.

Jumlah biaya yang ia terima berkisar antara 7,5 hingga 10 persen di setiap proyek. Sementara itu, terkait dugaan gratifikasi, ia menerima uang tunai Rp23 miliar.

Untuk gratifikasi, Abdul Latif diduga melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Uang dari uang tebusan diduga dihabiskan untuk mobil, sepeda motor, dan aset lainnya baik atas nama diri mereka sendiri dan keluarga mereka atau pihak lain.

KPK juga menemukan dugaan kejahatan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Abdul Latif. Ia diduga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.