Polisi Sudah Tangkap Dukun Bisa Gandakan Uang Di Majalengka Jabar

Polisi Sudah Tangkap Dukun Bisa Gandakan Uang Di Majalengka Jabar

Polisi Resor Majalengka (Polres), Jawa Barat menangkap seorang dukun yang mengaku dapat menggandakan uang dan menipu korbannya hingga ratusan juta rupiah.

"Pelaku berinisial TSM (45) menipu korbannya dengan mengklaim dia bisa melipatgandakan uang," kata Kapolres Majalengka AKBP Mariyono seperti dikutip Antara, Jumat (12/7).

Menurutnya, aktor TSM mengaku sebagai dukun yang bisa menggandakan uang. TSM juga meminta sejumlah uang kepada para korban untuk biaya ritual menggandakan uang, di mana para korban terluka hingga Rp. 750 juta.

Polisi Sudah Tangkap Dukun Bisa Gandakan Uang Di Majalengka Jabar

"Uang yang diminta tersangka, dimodifikasi sebagai syarat untuk memancing dan nantinya uang itu bisa berlipat ganda," katanya.

Mariyono mengatakan bahwa korban penipuan tersebut adalah Nawita (51), seorang buruh, warga Desa Enggalwangi, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka.

Dari tangan para pelaku, polisi menyita beberapa barang yang digunakan sebagai bukti dalam kasus penipuan dengan penggandaan uang.

"Saat ini para pelaku beserta sejumlah barang bukti telah diamankan di Mabes Polri Majalengka dan tersangka akan menjerat pasal 378 atau pasal 372 KUHP," katanya.

Read More

Partai Gerindra Klaim Kehilangan 29 Ribu Suara di DKI III

Partai  Gerindra Klaim Kehilangan 29 Ribu Suara di DKI III

Partai Gerindra mengklaim bahwa jumlah suara yang hilang dalam pemilihan legislatif di Daerah Pemilihan III DKI Jakarta meningkat. Awalnya, Gerindra menyatakan bahwa ia telah kehilangan 9.556 suara, tetapi sekarang telah kehilangan 29.556 suara.

"Berdasarkan bukti ke Mahkamah Konstitusi, kami telah menghitung kehilangan suara 29.556 suara. Berdasarkan perbedaan dalam suara versi pemohon dengan terdakwa," kata pengacara Gerindra, Dwi Putri Cahyawati saat menyampaikan gugatan sengketa legislatif di Pengadilan. ruang sidang, Jakarta, Rabu (10/7).

Dalam permintaan awal, Gerindra mengklaim kehilangan 9.556 suara. Ini diperoleh dari penentuan KPU tentang perolehan suara Gerindra di daerah pemilihan DKI Jakarta III sebanyak 343.129 suara. Sementara itu, menurut Gerindra, harus ada 352.682 suara.

Partai Gerindra Klaim Kehilangan 29 Ribu Suara Di DKI III

Sementara di poin peningkatan, Gerindra memasukkan tekad KPU untuk 344.131 suara. Sedangkan menurut versi Gerindra perolehan yang benar adalah 373.687 suara.

"Awalnya perbedaannya adalah 9.556 suara setelah digerebek (perbaikan) untuk daerah pemilihan III, suara yang hilang adalah 29.556 suara," katanya.

Dari jumlah pemungutan suara, Dwi mengatakan ada 4.158 suara milik Gerindra Dapil kandidat DKI Jakarta III Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang hilang. Dia mengklaim telah memasukkan bukti untuk memperkuat dugaan suara yang hilang.

"Kami telah memasukkan bukti untuk memperkuat bahwa suara kami adalah 29.556. Kami memiliki bukti P1 hingga P36 yang telah kami ajukan," katanya.

Menanggapi gugatan tersebut, hakim mengingatkan bahwa permohonan yang diajukan bukan merupakan perbaikan tetapi tambahan. Selain itu, klaim juga dianggap melampaui batas waktu karena aplikasi antara partai dan individu yang semula satu terpisah. Namun hakim tetap akan memeriksa bukti yang diajukan.

"Ya, kita akan lihat, kita akan periksa. Sudah diverifikasi, tinggal akan disahkan," kata hakim anggota Arief Hidayat.

Calon legislatif DKI Jakarta Gerindra III Saraswati sebelumnya mengklaim telah kehilangan 4.158 suara dalam gelar Pileg 2019.

Dalam petisi, dinyatakan bahwa Sara, alamatnya, seharusnya menerima 83.959 suara. Namun dari hasil tekad KPU, Sara hanya mendapat 79.801 suara.

Perbedaan suara yang hilang dikatakan terjadi karena ada perbedaan yang signifikan dalam suara dengan kandidat legislatif DPRD, Koja, Cilincing, dan Kelapa Gading, di Jakarta Utara atas nama Andhika yang merupakan tandem Sara.

Atas permintaan awal, Gerindra merujuk pada pemungutan suara dari KPU yang menyatakan bahwa Gerindra memperoleh 343.129 suara, sehingga hanya satu orang dari partai yang membawa burung Garuda yang lolos ke parlemen.

Sementara dari petisi, Gerindra mengklaim bahwa ia harus memiliki 352.682 suara. Dari jumlah tersebut, Gerindra seharusnya bisa menyerahkan dua orang yang lolos ke parlemen, termasuk Sara.

Read More

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Panggil Dua Mantan Pejabat Polres Hulu Sungai Tengah

Komisi Pemberantasan Korupsi  KPK Panggil Dua Mantan Pejabat Polres Hulu Sungai Tengah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Kepolisian Hulu Sungai Tengah, AKBP Mugi Sekar Jaya, pada Selasa (9/7). Abdul Latif.

"Orang yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ALA," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (9/7).

Selain Mugi, KPK juga memanggil anggota kepolisian lainnya, Unit Korupsi Kepolisian Hulu Sungai Tengah, untuk periode 2016-2017, Bripka Deny Murwanto. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Abdul Latif. Anti-komisi belum menjelaskan hubungan antara kedua polisi dalam kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Panggil Dua Mantan Pejabat Polres Hulu Sungai Tengah

KPK sendiri telah menyita 12 kendaraan terkait kasus pencucian uang ini. Sejumlah kendaraan diduga milik Abdul Latif. Secara rinci, kendaraan itu terdiri dari lima mobil dan tujuh truk Molen.

Abdul Latif adalah tersangka penerima gratifikasi dan TPPU. Pendapatan tersebut diperoleh dari sejumlah pihak dalam bentuk proyek biaya dalam Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk masa jabatannya sebagai Bupati.

Jumlah biaya yang ia terima berkisar antara 7,5 hingga 10 persen di setiap proyek. Sementara itu, terkait dugaan gratifikasi, ia menerima uang tunai Rp23 miliar.

Untuk gratifikasi, Abdul Latif diduga melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Uang dari uang tebusan diduga dihabiskan untuk mobil, sepeda motor, dan aset lainnya baik atas nama diri mereka sendiri dan keluarga mereka atau pihak lain.

KPK juga menemukan dugaan kejahatan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Abdul Latif. Ia diduga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Read More

Ketua DPR Bambang Soesatyo Jamin Tak Ada Orang Titipan Di Seleksi Capim KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo Jamin Tak Ada Orang Titipan Di Seleksi Capim KPK

Ketua DPR, Bambang Soesatyo, menjamin bahwa tidak akan ada 'pengamanan' dari pihak-pihak tertentu terkait pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK capim) untuk masa jabatan 2019-2023.

Dia menekankan bahwa panitia seleksi (Pansel) KPK dan Dewan Perwakilan Rakyat nantinya akan bekerja secara objektif dan transparan dalam memilih kandidat KPK yang baru.

"Tidak ada [setoran]. Saya pikir panitia akan bekerja secara obyektif karena semua mata publik diarahkan ke sana," kata pria yang dipanggil Bamsoet saat ditemui di Kompleks MPR / DPR, Jakarta, Senin 08-07-2019.

Ketua DPR Bambang Soesatyo Jamin Tak Ada Orang Titipan Di Seleksi Capim KPK

Selanjutnya, politisi Partai Golkar menekankan bahwa DPR dan Kanselir KPK sendiri tidak akan mengistimewakan sejumlah pendaftar yang berpartisipasi dalam pemilihan calon KPK. Hingga penutupan periode pendaftaran, KPK Pansel telah menerima 384 pendaftar.

"Apakah ada sesuatu yang istimewa?" Kata Bamsoet.

Bamsoet sendiri tidak keberatan jika ada unsur kepolisian yang ikut dalam pemilihan KPK. Karena kepemimpinan KPK sejak awal dipenuhi dengan berbagai elemen lembaga negara dan profesional.

"Memang, sudah ada Polri di KPK selama ini. Ada Polri, ada Jaksa yang hebat, ada hakim yang hebat, ada pengacara, ada LSM, jadi mereka gabungkan," katanya.

Selain itu, Bamsoet juga berharap bahwa petahana periode 2015-2019 dapat dipilih kembali di periode berikutnya.

"Setidaknya jika tiga orang mendaftar, satu atau dua harus melewatinya, itu harapan saya," katanya.

Diketahui bahwa pendaftaran tim KPK untuk periode 2019-2023 secara resmi ditutup pada Kamis (4/7). Panitia seleksi menyatakan bahwa ada 384 pendaftar terdaftar sampai batas waktu penutupan.

Pelamar untuk tim KPK berasal dari berbagai elemen dan elemen. Panggil Polisi Nasional, Kejaksaan Agung, KPK internal, dan profesional dari bidang lain.

Khususnya di internal KPK, ada tiga nama pemimpin lembaga antikorupsi yang saat ini mendaftar ulang. Ketiganya, yaitu Laode M. Syarief, Alexander Marwata, dan Basaria Panjaitan.

Read More

Rekonsiliasi Dengan Jaminan Muhammad Rizieq Shihab Pulang Dicap Tak Relevan

Rekonsiliasi Dengan Jaminan Muhammad Rizieq Shihab Pulang Dicap Tak Relevan

Ketua DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga, dianggap tidak relevan jika upaya rekonsiliasi setelah Pemilihan Presiden 2019 dikaitkan dengan pemberian jaminan pengembalian untuk Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab.

Hal ini disampaikan oleh Andi untuk menanggapi mantan Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menganggap rekonsiliasi lebih baik dengan memulangkan Rizieq dari Mekah ke Indonesia.

"Tidak relevan. Saya tidak setuju dengan kriminalisasi Habib Rizieq. Tetapi bertukar gulungan [rekonsiliasi] dengan Rizieq Shihab tidak relevan. Apa konteksnya?" Kata Andi saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu 07-07-2019.

Rekonsiliasi Dengan Jaminan Muhammad Rizieq Shihab Pulang Dicap Tak Relevan

Andi mencurigai permintaan untuk memulangkan Rizieq hanya karena kepentingan pribadi dari Dahnil. Dia mengatakan pemulangan Rizieq sebagai syarat rekonsiliasi tidak ada hubungannya dengan kondisi politik di negara ini.

"Tetapi jika ada minat Dahnil karena saya memiliki kepentingan pribadi, saya tidak mengerti, saya tidak mengerti hubungan pribadi dalam rekonsiliasi. Tapi itu tidak korelatif, kami menggunakan akal sehat," katanya.

Di sisi lain, Andi menginginkan pelaksanaan rekonsiliasi lebih pada situasi pencairan mistisisme antara kubu Prabowo Subianto dan Joko Widodo daripada harus membagi kuota menteri atau posisi publik lainnya.

Dia juga berharap bahwa di masa depan akan ada kelompok-kelompok yang akan menjadi oposisi terhadap Jokowi-Ma'ruf dalam periode pemerintahannya di masa depan.

"Rekonsiliasi dimaksudkan sebagai diri batin kita, tetapi kritik yang tak terhindarkan sebagai politik harus ada. Jika Pak Jokowi tidak memiliki kritik, itu kacau, orang itu akan merasa paling hebat jika tidak ada kritik," katanya.

Rizieq Shihab sebagai salah satu tokoh oposisi yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah hingga kini masih bertahan di Mekah, Arab Saudi.

Rizieq tidak pulang karena ketegangan konstelasi politik dalam negeri meningkat. Kini, setelah pemilihan presiden 2019, nasib Rizieq belum bisa ditebak. Dia masih memilih untuk tinggal di Arab Saudi.

Read More

Tembakan Mortir Tewaskan 14 Orang Di Pasar Afghanistan Utara

Tembakan Mortir Tewaskan 14 Orang Di Pasar Afghanistan Utara

Setidaknya 14 orang tewas dan puluhan lainnya terluka oleh tembakan mortir di sebuah pasar di Afghanistan utara.

Seorang juru bicara militer Afghanistan, Hanif Rezaee, mengatakan pada Sabtu (6/7) bahwa Taliban bertanggung jawab atas serangan itu. Serangan itu terjadi di pasar distrik Khwaja Sabz Posh, provinsi Faryab pada Jumat pagi.

"Empat belas warga sipil tewas dan 40 lainnya, termasuk wanita dan anak-anak, terluka," kata Rezaee.

Tembakan Mortir Tewaskan 14 Orang Di Pasar Afghanistan Utara

Dia mengatakan Taliban berusaha mencapai pos pemeriksaan tentara di dekat pasar Meski begitu, belum ada klaim dari kelompok pemberontak.

Naem Musamim, direktur kesehatan masyarakat Faryab, mengatakan 14 mayat dan 39 orang terluka termasuk empat anak-anak telah dibawa ke rumah sakit setempat.

Beberapa korban dengan luka kritis diterbangkan ke rumah sakit di Mazar-i-Sharif di Provinsi Balkh.

Insiden mematikan itu terjadi di tengah perang antara Taliban dan pasukan keamanan Afghanistan berkecamuk, bahkan ketika para pejabat Taliban bertemu dengan para perunding AS di Doha dalam upaya untuk mengakhiri konflik.

Minggu depan, pemberontak akan bertemu dengan berbagai perwakilan masyarakat Afghanistan di Qatar sebagai bagian dari proses perdamaian yang potensial.

Read More

Wakil Presiden Jusuf Kalla Rekonsiliasi Bukan Lagi Imbauan Tapi Kewajiban

Wakil Presiden Jusuf Kalla Rekonsiliasi Bukan Lagi Imbauan Tapi Kewajiban

Berita Politik - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa upaya rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto bukan lagi permohonan banding melainkan kewajiban. Upaya ini sebelumnya banyak dibahas setelah KPU menetapkan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden terpilih dan wakil presiden 2019-2024.

"Ya, itu bukan hanya seruan, tetapi juga merupakan kewajiban kita semua untuk bersatu. Rekonsiliasi berarti dipersatukan dalam mencapai tujuan meskipun mereka berbeda cara," kata JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa 02-07-2019.

Wakil Presiden Jusuf Kalla Rekonsiliasi Bukan Lagi Imbauan Tapi Kewajiban

Dengan cara ini, kata JK, salah satunya adalah dengan tidak membuat kubu oposisi untuk bergabung dengan koalisi pemerintah. Sebab, idealnya di suatu negara selalu ada satu pemerintahan dan satu oposisi.

Meski tidak dijelaskan secara rinci dalam aturan tertulis, menurutnya, pihak oposisi berhak mengkritik pemerintah.

"Ini memang tugas yang sedemikian rupa sehingga ada keseimbangan," katanya.

JK mengklaim bahwa partai koalisi pemerintah tidak hanya mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tak jarang wakil koalisi di parlemen juga mengkritik pemerintah.

Berkaca pada pengalaman Pilpres 2014, partai Jokowi saat itu hanya 41 persen. Namun, setelah PAN, Golkar dan PPP bergabung, komposisi koalisi pendukung Jokowi menjadi 60 persen.

"Artinya cukup aman, pemerintah ini ada di DPR sebenarnya. Tapi kadang-kadang mereka memberi kritik kepada pemerintah, kok, karena itu diperlukan, pemerintah juga perlu kritik," kata JK.

Read More

Mantan Wakil Presiden Sandiaga Uno Belum Putuskan Gabung Ke Partai Politik

Mantan Wakil Presiden Sandiaga Uno Belum Putuskan Gabung Ke Partai Politik

Berita Indonesia - Mantan kandidat wakil presiden Sandiaga Uno mengklaim dia belum memutuskan untuk bergabung dengan partai politik setelah gagal menjadi wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2019.

Sandi mengakui bahwa saat ini ia masih fokus pada pengembangan program OKCE dan mengelola Rumah Siap-Kerja yang telah ia pertimbangkan sejak menjadi Wakil Gubernur untuk menemani Anies Baswedan pada 2017.

"Kemarin saya kebetulan bertemu dengan Pak Prabowo setelah selesainya Koalisi Adil Makmur, saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan melanjutkan pekerjaan saya di OKCE dan di rumah siap untuk bekerja," Sandi bertemu di Gedung Public Service Mall, Jakarta Selatan, Senin 01-07-2019

Mantan Wakil Presiden Sandiaga Uno Belum Putuskan Gabung Ke Partai Politik

Mantan Deputi Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan dia belum mempertimbangkan untuk kembali ke partai politik dan membangun kembali karier politiknya di masa depan.

Sandi sebelumnya bergabung dengan Partai Gerindra dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Namun, pada tahun 2018, posisi itu dirilis karena maju sebagai kandidat wakil presiden dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Sandiaga menambahkan, Prabowo belum menawarkannya untuk kembali ke Partai Gerindra

"Belum, belum ada tawaran dari Pak Prabowo, jadi ya," kata Sandi Pada kesempatan itu, Sandi juga membantah ditawari jabatan menteri oleh Jokowi.

Sandi meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi tentang kemungkinan dia memasuki kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk periode 2019-2024.

"Belum ada tawaran (dari menteri), tentu saja, kita tidak boleh berspekulasi. Kita serahkan pada yang sebelumnya, KPU sudah menetapkannya untuk maju selangkah," katanya.

Mengenai undangan Jokowi untuk bersama-sama membangun negara, Sandi mengaku melihatnya sebagai bagian dari kewajiban warga negara. Dia mengatakan, undangan itu adalah undangan dari sesama warga negara untuk membuat negara mereka lebih baik.

"Semua warga negara berkewajiban membangun bersama dan Pak Jokowi sebagai presiden terpilih dan yang masih menjabat, tentunya harus menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat," katanya.

Namun, Sandi mengingatkan masyarakat untuk tidak menafsirkan pernyataan kata sandi sebagai sinyal permintaan untuk bergabung dengan kabinet pemerintah.

"Kami juga belajar untuk tidak bingung, jangan terlalu percaya diri. Mungkin itu hanya ekspresi umum dan normatif," katanya.

Read More